Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Herman Khaeron mengingatkan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman untuk melunasi kekurangan bayar subsidi pupuk pemerintah kepada PT Pupuk Indonesia yang notabene merupakan Badan Usaha Milik Negara. Hal tersebut diungkapkannya dalam rapat kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Pertanian di ruang rapat Komisi IV DPR, Senayan Jakarta, Senin (11/9/2017).

“Di sini saya ingin mengingatkan Pak Menteri terkait kurang bayar subsidi pupuk Kementerian Pertanian sebesar Rp 14, 995 trilliun. Harus cari jalan keluar untuk itu. karena kalau tidak terbayarkan juga pada tahun 2019 seluruh pabrik pupuk bisa tutup,” ujar Herman.

Hal senada juga diungkapkan  anggota Komisi IV lainnya, O’O Sutisna misalnya mengatakan bahwa permasalahan kurang bayar subsidi pupuk sebelumnya sudah ada kesepakatan akan diselesaikan melalui Kementerian Keuangan. Namun hingga saat ini belum terdengar tindak lanjutnya seperti apa. Jangan sampai permasalahan kurang bayar subsidi pupuk itu membuat pabrik-pabrik yang notabene merupakan BUMN menjadi kolaps. Jika hal itu terjadi efeknya akan sangat panjang, salah satunya terjadi peningkatan pengangguran dan sebagainya.

Sementara itu dalam pengantarnya Menteri Pertanian mengakui bahwa berdasarkan audit BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), masih ada kewajiban kurang bayar subsidi pupuk oleh Kementerian Pertanian pada tahun 2014 – 2015 sebesar Rp 14,99 triliun. Pihaknya juga telah berkirim surat kepada Menteri Keuangan pada tanggal 27 Januari 2015 untuk penyelesaian hal tersebut, ditambah dengan kurang bayar subsidi pupuk pada tahun 2016 sebesar Rp 2,96 triliun.

Pada kesempatan itu, Amran juga menyampaikan rancangan anggaran tahun 2018, dimana pagu anggaran untuk subsidi pupuk tahun 2018 adalah sebesar Rp 28,5 triliun dengan volume pupuk 9,55 juta ton. Untuk itu pihaknya berharap agar Komisi IV DPR dapat membantu mendorong penyelesaian kurang bayar tersebut. (ayu/sc) Foto: Kresno/hr.